JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Dr. Fri Harotono, SH, MH, menghadiri pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Pusat KBPP Polri sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 organisasi tersebut. Acara ini berlangsung di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, pada Senin (3/3/2025) dan ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng.
Pelantikan PAW KBPP Polri periode 2021-2026 dan syukuran HUT ke-22 dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Wakapolri Komjen Pol. Ahmad Dofiri hadir mewakili Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, didampingi Kakorbinmas Irjen Pol. Edy Murbowo, para penasehat KBPP Polri yang merupakan mantan Kapolri, pejabat Polri lainnya, serta sejumlah anggota DPR RI yang juga merupakan bagian dari KBPP Polri.
Perubahan dalam Struktur Bidang Hukum dan HAM
Dalam acara tersebut, terjadi pergeseran kepengurusan di bidang Hukum dan HAM. Jabatan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM kini diisi oleh Bernard Titaona, sementara posisi Sekretaris Bidang dijabat oleh Masohi Gunting, beserta beberapa anggota lainnya yang juga mengalami pergantian.
Harapan untuk Pengurus Baru
Setelah pelantikan, Dr. Fri Harotono menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus KBPP Polri yang baru. Ia berharap bidang Hukum dan HAM dapat bekerja optimal serta bersinergi untuk membawa organisasi ini lebih maju, sekaligus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Sebagai Jaksa Ahli Utama pada Direktorat C Jampidum Kejaksaan Agung RI serta Wisesa Utama di Wantannas, Dr. Fri menekankan pentingnya kolaborasi antaranggota KBPP Polri, khususnya di bidang Hukum dan HAM. Ia mendorong pengurus baru untuk bergandeng tangan, saling mendukung, dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.
"Kami memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga nilai perjuangan, solidaritas, serta pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap pengurus KBPP Polri di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan dedikasi tinggi dan memperkuat hubungan dengan organisasi masyarakat lainnya di 34 provinsi.
"Kita harus terus memperkokoh organisasi agar semakin solid, kuat, mandiri, serta memiliki wibawa," tambahnya.
Dr. Fri menjelaskan bahwa KBPP Polri adalah organisasi kemasyarakatan yang resmi berdiri pada 1 Maret 2003. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta kedisiplinan di tengah masyarakat. Ia juga berharap KBPP Polri di seluruh Indonesia dapat menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik sesama anggota maupun organisasi lainnya.
Sebagai penutup, Dr. Fri mengajak seluruh anggota KBPP Polri untuk terus berkontribusi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Semoga KBPP Polri semakin berkembang, lebih maju, serta memberikan manfaat yang nyata, baik bagi anggotanya maupun masyarakat luas," pungkasnya.
