JAKARTA, kabarSBI – Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengumumkan nama-nama pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2005-2024.
“Keterbukaan dalam kasus ini sangat penting agar publik tidak terus bertanya-tanya, terutama setelah penggeledahan di kantor KLHK beberapa pekan lalu, yang hingga kini belum berujung pada penetapan tersangka,” ujar Jerry, Selasa (25/2/2025).
Jerry menegaskan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya telah menyatakan bahwa nama-nama tersangka akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun hingga saat ini, Kejagung belum mengungkap identitas pejabat KLHK yang terlibat. Ia meminta agar Kejagung tidak ragu-ragu untuk menjerat pejabat yang terbukti bersalah, terutama jika telah ditemukan dua alat bukti yang cukup dalam penggeledahan tersebut.
Lebih lanjut, Jerry melihat pengungkapan kasus ini sebagai pintu masuk bagi Kejagung untuk membongkar kasus korupsi lainnya yang melibatkan pejabat negara. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Kejagung bisa menurun jika penanganan kasus ini dianggap lambat atau tidak transparan.
Menurutnya, di era Presiden Jokowi, kasus dugaan korupsi di KLHK belum sepenuhnya terbongkar. Oleh karena itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kejagung dapat lebih tegas dalam mengungkap nama-nama tersangka.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers (7 Januari 2025) telah mengonfirmasi bahwa ada pejabat KLHK yang terjerat dalam kasus ini. Kejagung bahkan disebut telah menetapkan pejabat eselon I dan II dari KLHK sebagai tersangka. Saat ini, penyidik sedang mendalami berbagai perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam kasus tersebut, dengan rencana pengumuman resmi dalam waktu sekitar satu bulan.
Kasus ini sendiri melibatkan dugaan korupsi dalam penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit selama hampir dua dekade. Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan KLHK serta menyita dokumen penting, barang bukti elektronik, dan berbagai data terkait.
Reporter: Ali
